Bandungonline – Setelah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR RI pada hari ini, Kamis (12/11/2026), publik pun bertanya-tanya: apa saja rincian hak keuangan, tunjangan, hingga pengamanan negara yang tetap diterima Gibran Rakabuming Raka?
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013, setiap pemberhentian—termasuk mengundurkan diri atas permintaan sendiri—pada dasarnya berstatus berhenti dengan hormat. Ketetapan tersebut pun resmi disahkan.
Dengan status berhenti dengan hormat itu, sejumlah hak keuangan dan fasilitas negara masih melekat pada Gibran. Berikut rinciannya:
1. Hak Keuangan
Sesuai UU No. 7 Tahun 1978, anggota MPR/DPR yang berhenti dengan hormat berhak menerima uang pesangon serta uang penghargaan masa jabatan. Besarannya dihitung berdasarkan masa kerja dan golongan jabatan terakhir.
2. Tunjangan
PP No. 59 Tahun 2013 mengatur bahwa mantan anggota MPR/DPR tetap menerima tunjangan tertentu, termasuk tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi, untuk periode tertentu setelah pemberhentian.
3. Pengamanan Negara
Fasilitas pengamanan dari negara, sesuai ketentuan yang berlaku, masih diberikan kepada mantan pejabat negara dalam jangka waktu tertentu, terutama untuk menjaga keamanan pribadi dan keluarganya.
4. Fasilitas Lainnya
Selain itu, mantan anggota MPR/DPR juga masih memperoleh fasilitas kesehatan dan hak-hak administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, meski telah mengundurkan diri, Gibran tetap menerima sejumlah hak dan fasilitas negara karena statusnya berhenti dengan hormat—bukan diberhentikan tidak dengan hormat.
Tinggalkan Balasan